Tugas Softskill

Tugas Softskill

Nama: 

Meidinansyah         

Indrayana

Kelas : 2IC05

NPM : 26414540

UNIVERSITAS GUNADARMA

TEKNOLOGI INDUSTRI

TEKNIK MESIN

DEPOK

2016

BAB I

Proses Terbentuknya Negara

SECARA TEORITIS

1)      Teori kontrak sosial

Teori kontrak sosial beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian perjanjian masyarakat. Teori ini adalah salah satu teori terpenting mengenai asal usul negara. Teori asal usul mulai negara yang berdasarkan atas kontrak sosial  ini dapat dilihat melalui pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, dan JJ Rousseau.

2)      Teori ketuhanan

Teori ketuhanan dikenal dengan dokrit teokratis dalam teori asal usul negara. teori ini bersifat universal dan dilakukan di beberapa Negara.

3)      Teori kekuatan

Teori kekuatan secara sederhana dapat diartikan bahwa negara pertama kali dibentuk atas hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

4)      Teori organis

Dalam teori organis, negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup. Individu yang merupakan komponen-komponen negara dianggap sel sel dari makhluk hidup itu.

5)      Teori historis

Teori histori evolusionistis (gradualistic theory) merupakan teori yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia.

6)      Teori kedaulatan

Istilah “daulat” berasal dari bahasa arab “daulah” yang berarti kekuasan tertinggi. Dengan demikian kedaulatan dapat didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

SECARA FAKTUAL

Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan yang benar – benar terjadi. Menurut fakta sejarah, suatu negara terbentuk, antara lain karena :

1. Pendudukan ( Occopatie )

Terjadi ketka suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku / kelompok tertentu. Contoh: Liberia yang diduduki oleh kaum Negro yang dimerdekakan pada tahun 1847.

2. Proklamasi ( Proclamation )

Suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan sehingga berhasil merebut wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya: Indonesia pada 17 Agustus 1945 mampu merdeka lepas dari penjajahan Jepang dan Belanda.

3. Penarikan ( Accesie )

Mulanya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta). Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok orang hingga akhirnya membentuk negara. Contoh: Negara Mesir terbentuk dari delta sungai Nil.

4. Penyerahan ( Cessie )

Terjadi ketika suatu wilayah diserahkan pada negara lain atas dasar perjanjian tertentu. Contoh: Wilayah Sleewijk diserahkan oleh Austria pada Prussia (Jerman).

5. Pencaplokan / Penguasaan ( Anexatie )

Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai ( dicaplok ) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh: negara Israel ketika dibentuk tahun 1948 banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania dan Mesir.

6. Pemisahan ( Separatise )

Suatu wilayah yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya kemudian menyatakan kemerdekaan. Contoh: Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan merdeka.

7. Peleburan ( Fusi )

Terjadi ketika negara – negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk melebur menjadi satu negara baru. Contoh: terbentuknya federasi kerajaan Jerman tahun 1871.

8. Pembentukan baru

Wilayah negara yang berdiri di wilayah negara yang sudah pecah. Contoh: Uni Soviet pecah kemudian muncul negara – negara baru.

 SECARA PRIMER

Terjadinya negara secara primer, yaitu asal usul mula terjadinya negara diawali dengan adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing masing.

Negara terjadi melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungan dengan negara yang telah ada sebelumnya.

Tahapan terjadinya Negara:

1)   Genoot Schaft (Suku)

      Terdapat istilah Primus Interpares yang artinya Yang utama di antara sesama.

2)   Rijk/Reich (Kerajaan)

      Di sini muncul kesadaran hak milik dan hak atas tanah.

3)   State/nasional

      Kesadaran akan perlunya demokrasi dan kedaulatan rakyat.

4)   Diktatur Natie

Pemerintahan dipimpin oleh seorang pemimpin pilihan rakyat yang kemudian berkuasa secara mutlak.

SECARA SEKUNDER

Asal mula terjadinya Negara secara sekunder lebih pada pendekatan fakta atau kenyataan.Terjadinya Negara/lahirnya Negara ada hubungan dengan Negara yang telah ada sebelumnya.

Terdapat beberapa macam dari asal mula terjadinya Negara secara sekunder, yaitu:

1)    Proklamasi

       Pernyataan kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain.

2)    Fusi

       Peleburan 2 negara atau lebih dan membentuk 1 negara.

3)    Aneksasi

       Pencaplokan. Suatu daerah dikuasai Negara lain tanpa perlawanan.

4)    Cessie

       Penyerahan. Sebuah daerah diserahkan kepada Negara lain berdasarkan perjanjian.

5)    Acessie

       Penarikan. Bertambahnya suatu wilayah karena proses pelumpuran laut dalam kurun waktu     yang lama dan dihuni oleh kelompok.

6)    Okupasi

       Pendudukan. Suatu wilayah yang kosong kemudian diduduki sekelompok bangsa sehingga berdiri Negara.

7)   Inovasi

      Suatu Negara pecah, kemudian lenyap dan memunculkan Negara baru di atasnya.

8)   Separasi

      Negara yang memisahkan diri dari negara asalnya dan menyatakan diri sebagai negara merdeka.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya..

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :

1.  Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).

2.  Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak Warga Negara Indonesia :

–   Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

–   Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

–   Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

–   Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”

–   Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi

meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

–   Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

–   Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

–   Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia  :
–   Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
–   Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan  : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
–   Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

–   Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

–   Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1.  Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

2.  Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3.  Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4.  Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

BAB III

Bentuk-bentuk Demokrasi

Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat:

   1) Demokrasi langsung

Demokrasi langsung ialah demokrasi dimana rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya. Demokrasi langsung pernah dijalankan di negara-negara kota pada jaman yunani kuno.

   2) Demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan)

Demokrasi perwakilan yaitu Demokrasi dimana rakyat menyampaikan kehendakannya  melalui dewan perwakilan rakyat. Demokrasi perwakilan di jalankan oleh negara-negara pada jaman modern.

Dilihat dari titik berat paham yang dianut:

 1)  Demokrasi barat(demokrasi liberal)
      Demokrasi barat lebih menitikberatkan pada kebebasan bergerak,berpikir dan mengeluarkan pendapat
    -menjunjung tinggi persamaan hak pada bidang politik.

Kelemahan demokrasi liberal :
    - adanya kesenjanagan yang lebar antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah.
    - golongan ekonomi kuat dapat membeli suara rakyat dan suara DPR.

2)  Demokrasi timur atau komunis
     Demokrasi timur lebih menitik beratkan pada paham kesamaan yg menghapuskan perbedaan kelas diantara sesama rakyat.

Kelebihan demokrasi timur :

a.       kesenjangan ekonomi kecil

b.      menjunjung tinggi persamaan dalam bidabg ekonomi.

Kelemahan demokrasi timur :

a.       persamaan hak bidang politik kurang diperhatikan.

b.      Tidak adanya kompetisi dan tidak diakuinya hak milik pribadi menyebabkan etos kerjanya kurang baik.

3)  Demokrasi gabungan
     Demokrasi yg berprinsip mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari demokrasi barat ke timur.
     Dalam demokrasi gabungan :
     - hak milik pribadi diakui,namun hak milik pribadi juga berfungsi sosial
     -upaya menyejahterahkan rakyat jangan sampai menghilangkan drajat dan HAM

Sistem demokrasi modern

    1)  Demokrasi dengan sistem parlementer
     - kekuasaan legislatif (DPR) di atas eksekutif pemerintah
     - presiden atau raja hanya sebagai kepala negara y6g kedudukannya sebagai lambang
      Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer
        - pengaruh rakyat terhadap politik yg dijalankan pemerintah besar sekali
        - kontrol rakyat terhadap pemerintah baik
      Kelemahan demokrasi dalam sistem parlementer
        - Sering timbul krisis kabinet
        - tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggota DPR

     2)  Demokrasi Dengan Pemisahan kekuasaan
          Sistem ini menganut ajaran montesquieu
       - kekuasaan legislatif :kekuasaan untuk membuat undang-undang
       - kekuasan eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan UU
       - kekuasaan yudikatif : kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan UU

  Ciri-ciri sistem pemisahan kekuasaan :

  - kepala negara merupakan penguasa eksekutif yang nyata
  - kekuasaan yudikatif tidak dapat di campuri kekuasaan lain
  Keuntungan sistem pemisahan kekuasaan
   - pemerintah setabil karana presiden dan mentri tidak dapat dijatuhkan oleh DPR
   - pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya
  Kelemahan sistem pemisahan kekuasaan :
   - pengawasan pemerintahan kurang berpengaruh
   - pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapatkan perhatian

BAB IV

PENDAPAT TENTANG PEMERINTAHAN DI INDINESIA MENGALAMI KEMAJUAN ATAU TIDAK DARI DULU HINGGA SEKARANG

Menurut saya, Negara Indonesia ini sudah mengalami kemajuan dari dulu sampai sekarang. Dari segi ekonomi sudah maju cuma kurangnya diperhatikan dan dikembangkan agar impor ekonomi Indonesia semakin meningkat dan juga harga perekonomian di indonesia kalo bisa tetap agar tidak naik. Dari segi kepemerintahan sudah bagus namun disayangkan masih adanya oknum-oknum tikus berdasi atau bisa disebut korupsi, kalo bisa di adakannya kepemerintahan yang terbuka agar masyarakat mengetahui sistem kepemerintahan Indonesia dan juga diperlukan kejujuran agar tidak adanya korupsi di dunia kepemerintahan. Dari segi politik sudah bagus juga karena adanya pasal-pasal baru yang tercipta, Cuma disayangkan walaupun Negara kita Negara hukum namun masyarakat kurang mengetahui hukum-hukum di Indonesia dan semakin banyak juga pelaku kriminal, pelanggar-pelanggar lalu lintas,dll di Negara tercinta kita ini. Minusnya Negara kita adalah kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak agar mengurangi TKI dan TKW dan juga bisa mengurangi kriminalitas di Negara kita, dan juga pemerintah kurangnya memerhatikan karya anak-anak bangsa.

BAB V

Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara( Hakikat, Peran, Fungsi, dan Sejarah

1. Defini ideologi menurut beberapa para ahli

a.  Menurut Frans Magnis Suseno, Ideologi dimaksud sebagai keseluruhan sistem berfikir dan sikap  dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Ideologi dapat dimengerti sebagai sistem penjelasan tentang eksistensi kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaaan.

Ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengkonsolidasikan dan menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. Ideologi yang dianutlah yang pada akhirnya akan sangat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang sebuah persoalan dan harus berbuat apa untuk mensikapi persoalan tersebut

b. Menurut Antonio Gramsci, Ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Bagi Gramsci, ideologi secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis. Artinya ideologi ‘mengatur’ manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya.

c. Menurut Francis Bacon, Ideologi adalah sintesa (paduan berbagai pengertian agar semuanya menjadi selaras, cara mencari hukum yang umum dari hukum-hukum yang khusus) pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup.

d. Menurut Dr. Hafidh Shaleh, Ideologi adalah sebuah pemikiran yang mempunyai ide berupa konsepsi rasional, yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran tersebut harus mempunyai metode, yang meliputi metode untuk mengaktualisasikan ide dan solusi tersebut, metode mempertahankannya, serta metode menyebarkannya ke seluruh dunia.

e. Menurut David McLellan, Ideologi adalah konsep yang sulit diraba dan paling terselubung dari keseluruhan ilmu-ilmu sosial.

PERAN DAN FUNGSI IDEOLOGI BAGI BANGSA DAN NEGARA

1.    Menentukan Eksistensi Negara. Tanpa ideologi, suatu negara akan kehilangan arah, tujuan, dan strategi mewujudkan tujuannya.

2.    Memberi Gambaran Mengenai Masyarakat Bangsa yang Akan Direalisasi. Ideologi menjadi indikator keberhasilan negara dalam membangun masyarakatnya.

3.    Alat Pengikat dalam Mempersatukan Bangsa. Ideologi dapat diterima oleh berbagai pihak karena didasarkan pada pemikiran rasional dan sistematis.

4.    Kepastian Tentang Masa Depan Bangsa. Ideologi berisi cita-cita dan harapan mengenai masa depan bangsa dan negara.

5.    Patokan Bagi Warganegara Berprilaku. Ideologi berisi nilai-nilai bagaimana semestinya warganegara bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6.    Pengendali Konflik Sekaligus Integratif. Ajaran dan nilai-nilai dalam ideologi dapat digunakan untuk mengendalikan konflik, baik yang terjadi dalam diri sendiri maupu dengan orang lain. Sekaligus akan tercipta integrasi.

7.    Sebagai Suatu Lensa, Cermin, dan Jendela dari Suatu Bangsa dan Negara.
Lensa   : Dengan Ideologi Seseorang dapat melihat dunia bangsanya.
Cemin  : Dengan Ideologi Seseorang dapat melihat dirinya sendiri.
Jendela            : Dengan Ideoplogi orang lain dapat melihat diri bangsa dan negara pemilik ideologi tersebut.

Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar Negara

Mr. Muhammad Yamin, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan rumus asas dan dasar negara sebagai berikut : 

§  Peri Kebangsaan.

§  Peri Kemanusiaan.

§  Peri Ketuhanan.

§  Peri Kerakyatan.

§  Kesejahteraan Rakyat.

Setelah menyampaikan pidatonya, Mr. Muhammad  Yamin menyampaikan usul tertulis naskah Rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam Pembukaan Rancangan UUD itu, tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi :

§  Ketuhanan Yang Maha Esa.

§  Kebangsaan Persatuan Indonesia.

§  Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

§  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

§  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mr. Soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945 antara lain dalam pidatonya menyampaikan usulan lima dasar negara, yaitu sebagai berikut :

§  Paham Negara Kesatuan.

§  Perhubungan Negara dan Agama.

§  Sistem Badan Permusyawaratan.

§  Sosialisasi Negara.

§  Hubungan antar Bangsa.

Ir. Soekarno, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan dasar negara adalah sebagai berikut :

§  Kebangsaan Indonesia.

§  Internasionalisme atau peri kemanusiaan.

§  Mufakat atau demokrasi.

§  Kesejahteraan Sosial. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Panitia kecil pada sidang PPKI; tanggal 22 Juni, memberi usulan rumus dasar negara, berikut usulan rumus dasar negara dari PPKI :

§  Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

§  Kemanusiaan yang adil dan beradab.

§  Persatuan Indonesia.

§  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

§  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Rumusan Pancasila yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI memberi rumusan Pancasila sebagai berikut :

§  Ketuhanan Yang Maha Esa.

§  Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

§  Persatuan Indonesia.

§  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dala permusyawaratan/perwakilan.

§  Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

 Pancasila sebagai Dasar  Negara

§  Sangai keliru  jika bangsa Indonesia melupakan dan menganggap tidak penting pancasila bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Hanya pancasila yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dari segala perselisihan dan perpecahan.

§  Oleh karena itu sangat perlu dibutuhkan upaya untuk mempertebal keyakinan bahwa pancasila itu sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, disamping itu perlu pula adanya pemahaman mengenai wawasan nusantara sebagai doktrin dasar nasional dan ketahanan yang sekarag ini banyak dilupakan. Jika memang pancasila kurang sempurna, itu karena manusianyalah yang tidak dapat mengamalkan nilai-nilai pancasila yang sesuai dengan karhakikatnya. Banyak sekarang ini terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) ser hidup yang bergaya hedonisme atau individualisme baik dari anggota pemerintah maupun masyarakat, ini sama sekali tidak mencerminkan pancasila.

§  Atas dasar hal tersebut maka sudah saat nya kita kembali lagi mengamalkan dan melaksanakan kembali nilai-nilai pancasila sebagai akta atau warisan suci kemerdekaan bangsa Indonesia. Semua pihak harusnya mawas diri, buat apa menghianati bangsa sendiri, ideologi yang beitu sulit kita bentuk harus kita langgar dengan mudah, itu merupa kan hal yang tidak perlu untuk dilakukan.

§  Semua negara mempunyai keinginan untuk menjadi negara yang kuat dan kokoh, namun tanpa adanya ideologi negara tersebut akan terpecah dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Mempelajari pancasila lebih dalam menjadikan kita lebih tahu jati diri bangsa Indonesia yang harus dijadikan sebagai pedoman pergaulan sehari-hari.

§  Sebagai ideologi dan dasar negara pancasila digunakan sebagai pemecah segala hal dan pemersatu dalam bidang apapun. Ini berarti segenap rakyat Indonesia sepakat dan mengakui bahwa pancasila sebagai pemersatu NKRI.

§  Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan mewujudkan nilai-nilai pancasila yang sesuai dengan hakikatnya antara lain:

     a)      Melaksanakan sila-sila dalam kehidupan bernegara

     b)      Melaksanakan pancasila dalam kehidupan masyarakat

      c)      Mempopulerkan kegiatan yang bernilai pancasila dalam dunia pendidikan

Pancasila sebagai Pandangan Hidup 

Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan  bangsa Indonesia. Hal ini berarti semua sikap dan perilaku setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran pengamalan sila-sila Pancasila

Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah semua sila dalam Pancasila merupakan pencerminan atau gambaran dari sikap dan cara pandang manusia Indonesia terhadap keagamaan (Ketuhanan Yang Maha Esa), terhadap sesama manusia (Kemanusiaan yang adil dan beradab), terhadap bangsa dan negaranya (Persatuan Indonesia), terhadap pemerintahan demokrasi (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan), dan terhadap kepentingan bersama (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Daftar Pustaka

1 https://diahsulistiyanti.wordpress.com/2015/03/14/proses-terbentuknya-negara/

2 https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/

3 http://pkn-dragbike329yahoo.blogspot.co.id/

4 http://www.blogpelajar.com/2016/03/pancasila-sebagai-ideologi-negara.html